Data 204 Juta DPT Diduga Bocor, Legislator: KPU Harus Segera Berbenah

04-12-2023 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: Mentari/nr

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus prihatin atas kabar dugaan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakibatkan 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) bocor. Menurutnya, buntut dari kejadian ini, KPU harus berbenah diri atas dugaan kebocoran dara tersebut.


"Jika benar dugaan kebocoran data ini, itu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Kalau IT KPU bisa dijebol untuk mencuri DPT, maka hasil pemilu nantinya dikhawatirkan rentan dimanipulasi," kata Guspardi dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Parlementaria, Jumat (1/12/2023).

 

"Jika benar dugaan kebocoran data ini, itu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan,"


Politisi Fraksi PAN ini mengaku heran data pribadi yang sifatnya rahasia dan berharga, bisa bocor di dunia maya, padahal terkait data DPT ini dinilai super sensitif. Dia juga menuntut agar KPU memiliki mekanisme pencegahan terkait perlindungan data pemilih. Termasuk metode yang digunakan dalam memproteksi kerahasian data itu.


"Jangan sampai kejadian peretasan justru menimbulkan perdebatan di masyarakat dan membuat kredibilitas KPU menjadi tercoreng. Sebagai pihak yang diberi amanah untuk penyelenggara pemilu, KPU harus memastikan keamanan data pemilih busa terjaga dengan baik. Sehingga tak bisa diretas oleh siapapun. KPU mesti menyelidiki dengan seksama. Dan mengumumkan hasil penyelidikannya kepada publik secara terbuka dan transparan," tandasnya Guspardi.


Sebelumnya, Rabu (29/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggandeng tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendalami laporan terkait dugaan kebocoran data Pemilu 2024 di situs kpu.go.id. (we/aha)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...